Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Kudus secara tegas menolak serta menuntut Pemerintah supaya harga BBM bisa kembali seperti semula saat belum adanya kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi yang telah ditetapkan baru-baru ini karena merasa prihatin terhadap kondisi masyarakat Kudus. Karena hal ini dinilai sangat meresahkan masyarakat, khususnya bagi masyarakat ekonomi kecil yang saat ini masih mendominasi perekonomian nasional.
Hal ini bisa diliha ketika ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Kudus Rony Agus Santosa mengatakan "rakyat belum pulih betul dari dampak covid 19, sekarang malah di tambah lagi dengan naiknya harga BBM subsidi yang pada akhirnya akan menaikan inflasi dan kenaikan bahan-bahan pokok", imbunnya.
“Pemerintah seharusnya berfikir keras untuk menghemat anggaran dengan meninjau ulang program-program yang tidak urgent bahkan cenderung program di paksakan seperti IKN. Selain itu bisa juga dengan memangkas program-program pemerintah yang seharusnya bisa di tunda. Jangan membebani rakyat lebih berat lagi,” ujarnya ketika melakukan jumpa pers dengan media berita Kudus yang disampaikan pada Jumat (09/09/2022).
Ia menyatakan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM tersebut tidak bisa hanya diselesaikan hanya dengan bantuan sosial seperti yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, yg dibebankan kepada pemerintah daerah.
“Tentunya pemerintah daerah harus bekerja keras melakukan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat terkait penyaluran belanja wajib perlindungan sosial nanti. Dengan waktu yang sangat terbatas yakni periode bulan Oktober hingga Desember seperti ini,,” tambah ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Dia menyatakan, Pemerintah Daerah pasti akan kaget karena masih harus berfikir bagaimana metode penyaluran yang tepat sasaran dan merata.
“Jangan ada timbul masalah baru lagi, sebelum ini banyak keluhan dari masyarakat bahwa penyaluran BLT banyak salah sasaran. Jika terulang, bisa jadi PMK 134 ini malah menimbulkan konflik sosial alih-alih menyelesaikan inflasi akibat kenaikan BBM.” Tukasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPD PKS Kabupaten Kudus, Sayid Yunanta, Pemerintah dinilainya sangat tidak solutif dalam menghadapi krisis ini. Menaikkan harga BBM demi menciptakan keadilan yang lebih baik tidaklah tepat dan seakan kebijakan yang emosional.
“Dengan hantaman bertubi-tubi dari pandemic covid 19 selama dua tahun lalu, harusnya masyarakat diperlakukan dengan lebih manusiawi. Ini malah semakin di pukul oleh Pemerintah dengan menaikkan harga BBM,” kata Sayid.
Masyarakat masih butuh uluran tangan untuk bisa berdiri tegak. PKS berharap Pemerintah bisa berfikir tenang.
“Cabut kebijakan menaikkan harga BBM subsidi dan kembalikan subsidi BBM seperti semula.” tandasnya. (YM/YM)